Menyuling Fenomena Korupsi Politik Indonesia Kini

Written by Doqez on August 26, 2020 in Pilihan Bisnis with no comments.

Dalam kasus Probolinggo, Hasan yang sudah dua periode menjadi bupati tidak bisa lagi menempati jabatan tersebut. Dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Martien Hernie Susanti mendefinisikan politik dinasti sebagai proses mengarahkan regenerasi kekuasaan kepada keluarga elite. Kasus korupsi dengan nilai paling besar dilakukan oleh Bupati Malang Rendra Kresna.

Politik Korupsi

Terdapat suatu ambiguitas etik di kalangan masyarakat di mana semua agama melarang korupsi, mencuri, tetapi penganutnya membenarkan korupsi dengan alasan tertentu. Ada anggapan bahwa dosa korupsi bisa ditebus dengan amal sedekah dengan uang korupsi. Hal ini terjadi akibat pemahaman agama yang masih sebagai ritualitas belaka. Fahri mengatakan, kerusakan sebuah negara demokrasi, bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku parpolnya terutama yang masuk dalam lingkaran kekuasaan.

Selain itu, hukuman lainnya berupa pencabutan hak politik terhadap Charles selama dua tahun usai menjalani hukuman pidana selama empat tahun penjara. Charles Jones Mesang terlibat kasus dugaan suap yang diduga diterimanya dari sejumlah pengusaha di beberapa daerah Indonesia. Uang pelicin itu diduga untuk memuluskan permintaan Ditjen P2KTrans terkait penambahan anggaran. Ridwan Mukti beserta istri dinilai terbukti bersalah karena telah melanggar Pasal 12 huruf a dan pasal eleven Game Gacor Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan penurunan empat poin dikontribusikan pada World Economic Forum EOS. Penurunan skor ini dipicu oleh masih maraknya suap dan pembayaran ekstra pada proses ekspor-impor, pelayanan publik, pembayaran pajak tahunan, proses perizinan dan kontrak.” tambah Wawan. Sementara itu, calon hakim agung, Dwiarso Budi Santiarso,mendukung Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset sebagai landasan untuk hakim dan kepastian hukum pelaku tindak pidana korupsi . “RUU Perampasan Aset penting sekali bagi hakim, karena menjadi guidence dan payung hukum,” kata Dwiarso dalam uji kelayakan calon hakim agung. Selain menyasar korupsi politik berupa pembenahan partai politik dan transparansi keuangan partai politik, hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu pelibatan masyarakat dari tahap perencanaan. [newline]Hal yang perlu di waspadai, jangan sampai politik dapat menguasai hukum sehingga hukum disalahgunakan menjadi kepentingan politik.

Merdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut sistem politik dan partai politik menjadi menjadi titik pusat tumbuh kembangnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Kemudian dengan belum sinkronnya produk hukum Indonesia mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dengan UNCAC, maka kebijakan untuk membentuk undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru adalah merupakan kebijakan yang tepat. Pembentukan undang-undang yang baru dianggap lebih efektif dan efisien daripada hanya melakukan perubahan terhadap undang-undang yang lama. Norma-norma dalam UNCAC lebih mudah diadopsi dalam satu undang-undang, dengan kata lain alur pengaturan akan dapat menjadi lebih terurut dan sinkron.

Jika kader harus merangkak dari bawah mulai dari struktur ranting, cabang, sebaliknya dari dinasti politik bisa langsung menembus elite kekuasaan. Hal itu menyebabkan kader andal parpol yang sudah berjuang lama tersingkirkan dan digantikan oleh kader instan dengan modal po puler dan kekerabatan. Ini menutup kesempatan kader andal dan berkualitas yang sudah lama berjuang dari bawah membesarkan parpol.

Comments are closed.